SKK Migas bermaksud mengevaluasi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan lapangan yang memiliki cadangan gas sebesar 4 triliun kaki kubik (TCF).
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya sedang mengkaji PoD yang telah disiapkan Inpex Corporation selaku operator dan pemegang saham mayoritas 65% Blok Masela.
“Apabila pemegang hak peserta tidak melaksanakan PoD yang telah disetujui, tentunya pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi apapun alasan penundaan tersebut,” kata Dwi di Gedung Nusantara I DPR, Rabu (24/5).
Di sisi lain, SKK Migas menyayangkan sikap Shell yang tidak pernah menyerahkan hak partisipasi 35% kepada PT Pertamina. Hal ini berdampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mempercepat pembiayaan proyek gas alam cair yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
“Isu pelepasan hak partisipasi Shell menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Inpex tidak bisa berjalan. Diharapkan para kontraktor dan stakeholder partisipasi bertanggung jawab atas PoD yang telah disepakati bersama,” ujar Dwi.
Proses pelepasan saham Shell kepada pemerintah sebenarnya sudah direncanakan sejak 2020. Namun, hal itu tak bisa terlaksana karena sikap Shell yang enggan meninggalkan pengelolaan Proyek LNG Blok Masela Abadi.
“Kalau Shell sudah terlalu lama bertahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang dijanjikan sejak 2020, maka kita harus mengkaji ulang apa yang bisa kita ambil,” kata Dwi.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan kekecewaannya kepada Shell atas tindakan perusahaan yang menelantarkan pengelolaan Proyek LNG Blok Masela Abadi. Kekesalan pemerintah semakin memuncak akibat sikap perusahaan minyak dan gas asal Inggris yang tak pernah menyerahkan hak partisipasi 35%-nya kepada PT Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, keputusan Shell berdampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mempercepat pembiayaan lapangan gas Masela.
“Soalnya, Masela itu lama, sehingga pemerintah kehilangan kesempatan untuk mengelolanya dalam waktu yang lama. Kemarin Menteri ESDM menyampaikan kekecewaannya,” kata Tutuka di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (23/5).
Menurut Tutuka, pemerintah kini berencana menindaklanjuti rencana pengembangan Blok Masela atau PoD. Langkah ini sebagai upaya menggali informasi lambatnya perkembangan Blok Masela. “Kami ingin menindaklanjuti PoD. Pemerintah kecewa kenapa lama sekali,” kata Tutuka.